Serius Tangani Kasus Gajah Mati Tanpa Kepala, LSGK Apresiasi Kejaksaan Negeri Idi

oleh -102 views
Missi Muizzan,Manajer Program LSGK

Kasus Gajah Mati Tanpa Kepala

Banda Aceh — Kejaksaan Negeri Idi selaku Penuntut dalam perkara kematian 1 (satu) Individu Gajah Sumatera mati tanpa kepala yang terjadi pada bulan Juli 2021 lalu yang terletak di Desa Jambo Rehat, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur telah merampungkan segala berkas perkara terhadap 5 orang tersangka dari Penyidik Satreskrim Polres Aceh Timur, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas para tersangka ke Pengadilan Negeri Idi untuk disidangkan.

Berkas perkara terhadap 5 orang tersangka di pisah menjadi 4 berkas, yang mana diantaranya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak hanya menyatakan tersangka melanggar pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum juga mendakwa Tersangka sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Terkait dengan jadwal persidangan, berdasarkan pantauan Lembaga Suar Galang Keadilan (LSGK) pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara melalui Website Pengadilan Negeri Idi, Pengadilan Negeri Idi juga telah menetapkan hari persidangan pertama dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Tersangka yaitu pada hari kamis tanggal 21 Oktober 2021.

Kejaksaan Negeri Idi telah menunjukkan sikap keseriusan dan komitmennya dalam melakukan penegakkan hukum atas peristiwa kejam tersebut, yang mana Jaksa Penuntut Umum telah “melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik” sebagaimana Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Manajer Program LSGK, Missi Muizzan, Jaksa Penuntut Umum menunjukkan keseriusannya dalam penanganan perkara Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Aceh karena menurut pantauan LSGK dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, baru dalam perkara ini para tersangka tidak hanya dijerat dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang KSDAHE tetapi Jaksa Penuntut Umum juga menjerat pelaku dengan Pasal 480 KUHP terkait dengan pidana Penadahan, ini tentu kabar baik terhadap proses penegakan hukum KSDA di Aceh.

“Harapannya agar intansi Kejaksaan Negeri lain di Aceh bisa juga memberikan atensi serupa terhadap kejahatan satwa yang dilindungi di Aceh, terutama pelaku yang berbisnis dan mencari keuntungan ekonomi dengan cara memperdagangkan organ satwa yang dlindungi, sehingga kejahatan serupa tidak terulang lagi di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya, ” Terangnya, Sabtu 16 Oktober 2021)

LSGK juga memberikan apresiasi sebagai bentuk dukungan kepada Kejaksaan Negeri Idi atas keseriusan dan komitmen penegakan hukum terhadap para tersangka tindak pidana terhadap Gajah Sumatera yang merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Kami juga mengapresiasi kerja keras dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh dalam memberikan dukungan teknis dalam penyelidikan kasus ini sehingga kasus tersebut bisa terungkap dan menangkap pelaku dalam kurun waktu sekitar 1 bulan.