Pertemuan Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua, Ada Apa?

oleh -41 views

Banda Aceh – Wali Nanggroe dan Majelis Rakyat Papua melakukan pertemuan resmi di hotel Horizon di kawasan Kutaraja distrik Abepura Kota Jayapura,  3 Oktober 2021 (malam).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak MRP meminta Nurzahri yang juga menjabat sebagai jubir Partai Aceh sebagai saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-undang (UU) Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi.

Diwaktu bersamaan Wali Nanggroe dan beberapa anggota DPRA juga hadir di Papua untuk mengikuti pembukaan PON Papua maka pertemuan yang awalnya hanya mengundang Nurzahri berkembang menjadi pertemuan resmi antara Wali Nanggroe dengan MAjelis Rakyat Papua.

Dalam pertemuan selama tiga jam tersebut, kedua belah pihak bercerita tentang pengalaman keduanya dalam menghadapi pemerintah pusat terutama terkait hubungan yang sudah diatur dalam masing-masing UU kekhususan.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, “Pemerintah Pusat tidak ikhlas memberikan kewenangan dan ke khususan ke Papua, dari 16 kewenangan kekhususan yang diatur dalam UU Papua, hanya 4 kewenangan yang dijalankan.

“Kini setelah direvisi malah kewenangan papua dikurangi oleh pusat, salah satunya adalah tentang dana otsus, walau jumlah ditambah menjadi 2,5 % tetapi pengelolaan di tarik ke pusat atau tidak lagi masuk ke APBD yang nantinya akan dikelola oleh lembaga dibawah kontrol wakil presiden” Katanya.

Sementara itu,  Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar juga menyampaikanbahwa kini UU 11/2006 atau UUPA telah masuk dalam prolegnas tapi sampi saat ini Aceh belum melihat draft revisi tersebut dan belum ada konsultasi serta pertimbangan DPRA dan ada kemungkinan revisi UUPA akan bernasib sama dengan UU Papua.

Di akhir pertemuan wali nanggroe dan MRP sepakat akan membuat MoU bersama antara lembaga Wali Nanggroe dan lembaga MRP yg nantinya akan dilaksanakan di Aceh ketika lembaga MRP berkunjung ke Aceh. Isi MoU tersebut di rencanakan akan berisi beberapa poin tentang kerjasama Aceh dan Papua dalam berjuang bersama serta saling dukung agar keinginan rakyat Aceh dan Papua dapat di berikan oleh pemerintah pusat.

Dalam pertemuan ini turut di hadiri oleh Pimpinan Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib, Ketua merangkap anggota (unsur perwakilan adat), Yoel Luiz Mulait, SH. Wakil Ketua I merangkap anggota (unsur perwakilan agama), Debora Mote S.sos. Wakil Ketua II merangkap Anggota (unsur perwakilan Perempuan), dan 7 anggota MRP lainnya.

Sedangkan rombongan dari Aceh adalah Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar, Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, Nurzahri yang juga menjabat jubir PA, Dr Raviq, Tgk Anwar Ramli, Tarmizi, Iskandar Al-farlaki dan Falevi Kirani.[]